Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

PENGANTAR

Bulan September 2000 adalah bulan ulang tahun IPB yang ke 37 tahun. Usia yang matang bagi siklus kehidupan individu manusia, namun hanya sekejap saja bagi usia peradaban manusia. Preferensi lembaga pendidikan tinggi yang dianut, apakah beranggapan sudah berusia matang atau masih berusia sekejap, sangat menentukan sikap dan langkah yang akan diambil oleh lembaga pendidikan tinggi seperti IPB tercinta ini. Kita ingin melihat bagaimana sikap dan langkahnya dalam menyikapi semua persoalan bangsa yang begitu ketat melilit dalam hampir semua sendi berkehidupan kita. Tentu saja kita berharap IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi lebih berfihak kepada keberlangsungan dan kelanjutan peradaban manusia. Sehingga hingar-bingarnya acara dies natalis IPB, hari pulang kandangnya berbagai fakultas didalamnya, termasuk Fakultas Kehutanan, tidak menyebabkan lembaga pendidikan tinggi tidak peduli dengan tugas dan kewajibannya. Semoga.

REDAKSI

POSISI PASAR DAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK PERKAYUAN INDONESIA

Dodik Ridho Nurrochmat

Lab. Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB

Pendahuluan

Analisa portofolio merupakan suatu instrumen penting di dalam kajian pemasaran. Analisa market growth-relative market share adalah salah satu jenis analisa portofolio yang outputnya biasa disajikan dalam bentuk diagram sederhana yang dikenal dengan istilah matrik Boston (BCG matrix). Dalam hal ini, posisi persaingan produk perkayuan Indonesia di pasar internasional dianalisa dengan menggunakan matriks Boston, yang memetakan posisi masing-masing produk berdasarkan penguasaan pangsa pasar dan pertumbuhan. Selanjutnya dicoba analisis strategi pemasarannya dengan metoda bauran pemasaran.

Salah satu pendekatan yang relatif sederhana dalam menyusun perencanaan dan strategi pemasaran adalah memperhitungkan empat unsur utama pemasaran yakni Product Planning, Placing, Pricing, dan Promoting. Keempat unsur tersebut di dalam ilmu pemasaran dikenal dengan istilah marketing mix atau bauran pemasaran.

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menyajikan posisi pemasaran produk kayu Indonesia dan selanjutnya melakukan prediksi kondisi bauran pemasaran dari beberapa produk perkayuan Indonesia yakni kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis.

Tabel 1 berikut, menyajikan besarnya pangsa pasar relatif dan pertumbuhan kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, wood furniture serta pulp & kertas.

Tabel 1. Pangsa Pasar Relatif dan Pertumbuhan Pasar Produk Perkayuan Indonesia.

Jenis Produk

Relatif Market Share*)

Pertumbuhan**) ( % )

Kayu Bulat

0,785

6,07

Kayu Gergajian

0,397

-0,09

Kayu Lapis

2,291

3,04

Wood Furniture

0,610

39,53

Pulp dan Kertas

>>>

7,10

*) Perbandingan pangsa pasar, relatif terhadap kompetitor utama (Malaysia)

**) Pertumbuhan didekati dari pertumbuhan total produksi

Gambar 1 di bawah ini mendeskripsikan secara jelas, posisi masing-masing produk di dalam pasar internasional berdasarkan matriks Boston.

 

 






Wood Furniture 39,53%

 

 

 

 

 

Pulp & Kertas 7,10%

Kayu Bulat 6,07%

 

4%

Kayu Lapis 3,04%

 

 

 

 

 

 

Kayu Gergajian –0,09%

>>> 2,291 1 x 0,785 0,610 0,397

Pulp&Kertas K. Lapis K. Bulat W.Furn. K. Gerg.

 

 

 

Gambar 1. Matriks Boston Produk Perkayuan Indonesia di Pasar Internasional

Keterangan :

Kuadran I = Posisi Bintang ("STAR")

Kuadran II = Posisi Tanda Tanya ("QUESTION MARK")

Kuadran III = Posisi Penghasil Uang ("CASH COW ")

Kuadran IV = Posisi Lemah ("DOG")

Pertumbuhan Pasar Tinggi, Pangsa Pasar Relative Tinggi (Star)

Produk Perkayuan Indonesia pada pasar internasional yang berada dalam posisi bintang (star ) adalah Pulp dan Kertas (PK). Secara teoritis, produk yang berada dalam posisi bintang dapat menikmati keuntungan besar karena mempunyai pangsa pasar relatif besar di satu sisi, didukung oleh potensi pertumbuhan pasar yang cukup tinggi di sisi lain. Dengan perencanaan pemasaran yang tepat, keuntungan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pasar produk tersebut. Disamping peningkatan keuntungan yang mungkin diperoleh, posisi ini juga mempunyai konsekuensi penggarapan pasar secara lebih serius, mengingat kemungkinan banyaknya kompetitor baru akan memasuki pasar produk pulp dan kertas. Hal ini terjadi karena dirangsang oleh pertumbuhan pasar yang masih menjanjikan dan tentunya menjanjikan keuntungan yang tinggi pula.

Ketatnya persaingan mengharuskan tiap pemain menjaga kesetiaan konsumen lama dan memikat konsumen baru, baik pada pasar yang sudah ada maupun pada ceruk pasar. Dilihat dari posisi dalam matriks, pulp dan kertas merupakan produk olahan hasil hutan kayu Indonesia yang dapat diharapkan untuk terus menikmati peningkatan keuntungan, namun harus dibarengi dengan upaya mempertahankan pangsa pasar yang sudah diraih. Apabila pangsa pasar yang ada saat ini tidak dapat dipertahankan, maka pangsa pasar relatif pulp dan kertas Indonesia dapat terjerembab di bawah kompetitor (kurang dari 1x pangsa pasar kompetitor) sehingga posisinya dalam matriks akan bergeser ke kuadran II (Tanda Tanya). Dalam posisi ini ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama kembali ke kuadran II (Bintang) dengan syarat pangsa pasar pulp dan kertas dapat kembali ditingkatkan hingga melebihi pangsa pasar kompetitor, atau produksi kompetitor menurun sehingga Pangsa Pasar Relatif pulp dan kertas Indonesia meningkat dengan sendirinya.

Sampai saat ini untuk wilayah ASEAN, produk pulp dan kertas Indonesia tampaknya masih relatif aman dari serangan kompetitior, kecuali apabila Malaysia juga mulai mengembangkan produksi pulp dan kertas skala besar. Namun, kondisi suplai bahan baku kayu bulat Malaysia yang tidak lebih baik daripada Indonesia kiranya memaksa Malaysia dan negara kompetitor lainnya untuk berkonsentrasi di beberapa produk unggulan saja dan sangat tidak rasional mencapai keunggulan di semua sektor industri perkayuan.

Pertumbuhan Pasar Tinggi, Pangsa Pasar Relative Rendah (Question Mark)

Sebagaimana terlihat dalam matriks Boston diatas, produk yang berada pada kuadran II adalah Wood Furniture (WF) dan Kayu Bulat (KB). Produk-produk yang berada pada kuadran II biasa disimbolkan dengan Tanda Tanya, artinya posisi produk tersebut dalam peta kompetisi relatif lemah, meskipun bukan berarti tidak mungkin untuk dikembangkan. Pada umumnya posisi bintang ditempati oleh pemain baru dalam pasar yang masih mempunyai pangsa pasar terbatas, atau pemain lama yang mengkonsentrasikan diri dalam ceruk pasar sebagai market nicher. Di dalam pasar, pangsa pasar relatif Wood Furniture hanya 0.61 kali dari pangsa pasar kompetitor, oleh karena itu Wood Furniture tidak mungkin berbuat banyak dalam mengendalikan pasar (harga maupun pasokan). Untuk dapat bergeser ke posisi bintang, Wood Furniture harus meningkatkan volume ekspornya diatas ekspor kompetitor. Apabila peningkatan volume ekspor sulit dilakukan, strategi yang paling rasional adalah mencoba bermain pada ceruk pasar yang spesifik (market nicher). Untuk bisa berperan optimum dalam ceruk pasar yang spesifik, terlebih dahulu harus dikenali karakteristik unik dari produk wood furniture Indonesia serta karakter dari ceruk pasar yang dibidik.

Seperti halnya Wood Furniture, Kayu Bulat juga berada dalam posisi Tanda Tanya dalam matriks Boston. Namun, berbeda dengan kasus pada wood furniture rendahnya pangsa pasar kayu bulat Indonesia di pasar internasional sama sekali bukan disebabkan oleh kecilnya produksi kayu bulat Indonesia, melainkan lebih dari dampak kebijakan larangan ekspor log serta pemenuhan industri kayu olahan dalam negeri.

Pada saat ini product planning merupakan titik terlemah dalam masalah perencanaan bauran pemasaran kayu bulat. Harga kayu bulat di pasar tidak secara otomatis merefleksikan nilai kelangkaan. Alasan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu di dalam negeri menyebabkan harga kayu bulat domestik seringkali lebih rendah dari harga jualnya, meskipun tidak ada larangan ekspor kayu bulat.

Harga kayu bulat internasional mengacu pada harga fob di negara-negara ASEAN (ITTO, 1996). Harga kayu bulat internasional cukup tinggi berkisar US $ 200-235/m3, sedangkan harga kayu bulat pasar domestik sampai pertengahan 1997 untuk kelompok Meranti rata-rata US $ 112,5/m3 dan jenis Rimba Campuran berkisar rata-rata US $ 81/m3 (Anonimous, 1997). Beberapa sumber di APHI menyebutkan pada awal tahun 2000, harga kayu bulat domestik jatuh hingga di bawah US$ 80/m3.

Tabel 2 memberikan gambaran prediksi empat aspek dalam bauran pemasaran (marketing mix) kayu bulat Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Tabel 2. Prediksi Aspek Bauran Pemasaran Produk Kayu Bulat

Aspek

Prediksi

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Produksi

Exceed supply

Exceed demand

Harga

Tetap/turun

Naik

Distribusi

Domestik > ekspor

Domestik > ekspor

Promosi

Personal approaches

Institutional approaches

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dalam jangka pendek dari sisi produksi justru cenderung terjadi kelebihan penawaran kayu bulat. Hal ini disebabkan oleh membanjirkan pasok kayu ilegal yang semakin tidak terkendali. Melimpahnya kayu bulat ilegal di pasar menyebabkan harga kayu bulat sulit bergerak naik bahkan cenderung semakin tertekan. Apabila keadaan seperti ini terus berlanjut, maka usaha kayu legal menjadi tidak rasional karena harga tidak mampu menutup biaya produksi sehingga dikhawatirkan bisnis kayu legal akan hancur. Jelas, keadaan ini sangat merugikan pendapatan negara dan membahayakan kelestarian sumberdaya hutan, sehingga penertiban kayu ilegal seharusnya menjadi prioritas utama saat ini. Dari sisi distribusi, meskipun keran ekspor kayu bulat telah dibuka namun sebagian besar suplai kayu bulat masih diserap untuk konsumsi industri pengolahan kayu dalam negeri yang dari besarnya kapasitas terpasang yang ada secara teoritis mampu menyerap seluruh pasok kayu bulat dalam negeri (termasuk tentu saja kayu ilegal). Promosi untuk pemasaran kayu bulat sampai dengan saat ini hanya dilakukan dengan pendekatan personal, karena faktor kepercayaan dan jaminan personal merupakan kunci utama dalam bisnis kayu bulat saat ini.

Harga merupakan penentu terhadap alokasi sumberdaya, maka dalam jangka panjang kenaikan harga kayu ini akan mendorong perkembangan pembangunan HTI serta peningkatan kualitas dan rehabilitasi hutan bekas tebangan. Disamping itu kelangkaan kayu menuntut industri (HPH maupun IPKH) untuk meningkatkan efisiensi melalui teknologi maupun peningkatan kualitas manajemen. Distribusi kayu bulat jangka panjang diperkirakan sebagian besar masih terserap untuk pemenuhan industri kayu dalam negeri yang sangat membutuhkan kontinuitas pasokan kayu bulat. Sedangkan promosi pemasaran kayu bulat pada masa mendatang idealnya dilakukan melalui cara yang relatif lebih transparan melalui pendekatan kelembagaan, misalnya pemasaran kayu bulat melalui sistem lelang terbuka sebagaimana telah lazim dilakukan di negara-negara maju.

Pertumbuhan Pasar Rendah, Pangsa Pasar Relative Tinggi (Cash Cow)

Produk yang berada dalam kuadran III (posisi penghasil uang) adalah Kayu Lapis (KL). Produk yang berada dalam posisi penghasil uang ("CASH COW") tidak selalu berarti sebagai penghasil uang terbesar, meskipun dalam kasus Kayu Lapis ini Indonesia memperoleh devisa yang cukup besar dibandingkan komoditas perkayuan lainnya. Di dalam ilmu pemasaran, sebenarnya posisi cash cow hanya menggambarkan tingkat penguasaan produk terhadap pasar dan dominasinya terhadap kompetitor. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Kayu Lapis mempunyai posisi yang kuat sebagai cash cow karena menguasai lebih dari 2 kali lipat pangsa pasar kompetitor, bahkan menguasai hampir 50% pangsa pasar kayu lapis dunia. Posisi kuat yang dicapai oleh produk Kayu Lapis nasional di pasar dunia, tidak terlepas dari peranan Badan Pemasaran Bersama (BPB)-Apkindo (dengan segala kelebihan dan kekurangannya) yang mampu mengkatrol harga, memperluas pasar, membangun jaringan distribusi, serta mengatur supply dengan kuota. Posisi sebagai market leader sekaligus cash cow produk Kayu Lapis ini tentunya merupakan aset berharga yang harus dipertahankan. Kelemahan dan kesalahan di dalam kebijakan dapat berdampak serius pada merosotnya posisi tawar industri kayu lapis Indonesia.

Secara rata-rata ada perbedaan yang nyata antara harga kayu lapis di pasaran dalam negeri dan pasaran ekspor, dimana harga ekspor lebih besar ± 27%. Sebelum dibentuknya Joint Marketing Bodies (JMB) oleh APKINDO tahun 1984, harga kayu lapis sangat berfluktuasi. Sementara JMB, harga ekspor kayu lapis cukup stabil dengan pertumbuhan 7% pertahun. Sedangkan harga kayu lapis dalam negeri cukup stabil dengan pertumbuhan harga 7,5% pertahun (Anonimous, 1997). Perkiraan kondisi aspek-aspek bauran pemasaran jangka pendek dan jangka panjang produk kayu lapis dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

 

Tabel 3. Prediksi Aspek Bauran Pemasaran Produk Kayu Lapis

Aspek

Prediksi

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Produksi

No- Exceed

Exceed demand

Harga

Tetap/turun

Naik

Distribusi

Ekspor > domestik

Ekspor > domestik

Promosi

Agent system, Personal Approaches

Agent System, Market Nichers, Joint Marketing

Dalam jangka pendek, dari sisi produksi diperkirakan tidak terjadi ekses permintaan maupun penawaran. Kondisi "keseimbangan" yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan keseimbangan semu akibat lesunya harga kayu lapis Indonesia di pasar internasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, merosotnya posisi tawar Indonesia akibat terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan dan terutama menyusul dibubarkannya Badan Pemasaran Bersama (BPB) kayu lapis. Kedua, bangkitnya industri kayu lapis kompetitor terutama Jepang dan Malaysia. Industri kayu lapis Jepang bangkit kembali memanfaatkan momentum terjepitnya posisi industri kayu lapis Indonesia yang selama ini memegang posisi market leader eksportir kayu lapis dunia. Bangkitnya industri kayu lapis Jepang (menurut beberapa sumber ) juga didukung oleh mengalirnya kayu bulat Rusia dan eks Uni Soviet (kemungkinan besar dari hutan Siberia) ke industri kayu lapis Jepang dengan harga sangat rendah (dibawah US$ 60/m3). Sementara itu, fenomena menguatnya kompetitor kayu lapis utama yakni Malaysia diduga didukung oleh mengalirnya kayu bulat ilegal Indonesia ke negeri jiran tersebut, terutama melalui perbatasan Serawak dan Sabah. Meskipun informasi ini kurang didukung oleh data kuantitatif, namun banyak kalangan meyakini adanya aliran kayu ilegal ini.

Meskipun pemasaran kayu lapis Indonesia di pasar internasional sedang lesu, namun distribusi kayu lapis sebagian besar tetap ditujukan untuk kepentingan ekspor. Walaupun terjadi penurunan persentase ekspor dari 91% (dari total produksi) pada tahun 1996 menjadi hanya 71% pada tahun 1997, namun di sini dapat dilihat bahwa alokasi kayu lapis untuk keperluan ekspor masih tetap dominan. Sementara itu, dengan dibubarkannya Badan Pemasaran Bersama maka promosi pemasaran dilakukan masing-masing perusahaan secara langsung. Sebagian perusahaan barangkali masih memanfaatkan agen-agen pemasaran APKINDO yang ada di luar negeri, dan perusahaan lain melakukan upaya pemasaran dengan caranya sendiri-sendiri.

Dalam jangka panjang kemungkinan besar akan terjadi ekses permintaan karena menurunnya volume produksi kayu lapis di hampir semua negara produsen utama kayu lapis dan dengan sendirinya harga kayu lapis terangkat kembali. Distribusi kayu lapis untuk kepentingan ekspor diperkirakan masih lebih tinggi dari alokasi domestik, meskipun dalam jangka panjang selisih alokasi ekspor dan domestik cenderung semakin mengecil.

Pertumbuhan Pasar Rendah, Pangsa Pasar Relative Rendah (Dog)

Dalam matriks Boston diatas, produk Kayu Gergajian (KG) terlihat berada dalam posisi lemah (Dog). Produk yang berada dalam posisi lemah mestinya tidak layak untuk dipertahankan, namun dalam hal kayu gergajian ini permasalahannya harus dilihat secara menyeluruh dan mendalam. Dalam hal ini, kayu gergajian menempati posisi lemah dalam perdagangan internasional karena kebijakan pemerintah yang tidak mengarahkan kayu gergajian sebagai prioritas ekspor. Meskipun bukan prioritas ekspor, kayu gergajian juga selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih serius mengingat sebagian besar kayu gergajian diolah menjadi produk olahan kayu lanjutan yang mempunyai nilai tambah tinggi seperti furniture dan kerajinan kayu.

Secara rata-rata ada perbedaan yang cukup besar antara harga kayu gergajian domestik dan harga internasional (ekspor). Harga internasional lebih besar 16%-200% dibandingkan harga domestik. Adanya perbedaan harga ini salah satunya diakibatkan oleh perbedaan kualitas, dimana kayu gergajian untuk pasaran domestik mempunyai kualitas yang lebih rendah. Sebelum adanya kebijakan pajak ekspor dan harga minimum terhadap ekspor kayu gergajian pertumbuhan harga ekspor kayu gergajian adalah 7,3% pertahun. Sedangkan setelah adanya kebijakan tersebut pertumbuhan harga ekspornya menjadi 44,1% pertahun. Tingginya pertumbuhan harga ekspor tersebut disebabkan oleh karena kayu gergajian yang diekspor hanya kayu gergajian yang diawetkan (Anonimous, 1997).

Perkiraan kondisi empat aspek bauran pemasaran untuk kayu gergajian jangka pendek maupun jangka panjang disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Prediksi Bauran Pemasaran Produk Kayu Gergajian

Aspek

Prediksi

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Produksi

No-exceed

Exceed demand

Harga

Tetap/turun

Naik

Distribusi

Domestik > ekspor

Domestik > ekspor

Promosi

Personal dan Institutional approaches

Institutional approaches

Dalam jangka pendek diperkirakan tidak akan terjadi kelebihan permintaan maupun penawaran kayu gergajian. Permintaan kayu gergajian yang tinggi untuk kebutuhan konstruksi maupun wood furniture (mebel) direspon dengan jumlah pasokan yang tinggi pula oleh industri-industri penggergajian (sawmill) yang makin marak seiring dengan maraknya bisnis kayu bulat ilegal. Besarnya jumlah pasokan kayu gergajian menyebabkan harga kayu gergajian sulit beranjak naik, bahkan kemungkinan justru menurun. Distribusi kayu gergajian sebagian besar untuk keperluan domestik. Sedangkan promosi sudah banyak dilakukan melalui pendekatan kelembagaan atau setidaknya melalui penawaran antar perusahaan, namun demikian saat ini diperkirakan masih banyak juga yang mengandalkan pendekatan personal.

Dalam jangka panjang, hampir dapat dipastikan terjadi ekses permintaan terhadap kayu gergajian mengingat sumber bahan baku yang makin menipis. Dengan adanya ekses demand , dengan sendirinya harga kayu gergajian akan bergerak naik. Distribusi sebagian besar masih diserap untuk konsumsi domestik, sementara promosi dalam jangka panjang cenderung lebih banyak dilakukan melalui pendekatan kelembagaan dibandingkan sekedar hubungan personal.

(Harapan) Repositioning Produk Perkayuan Indonesia

Beberapa rekomendasi dalam penentuan strategi umum pemasaran produk perkayuan Indonesia antara lain:

  1. Masalah keterbatasan bahan baku mengharuskan adanya efisiensi yang tinggi dalam industri kayu lapis. Jenis industri pengolahan kayu yang mempunyai peluang bertahan di masa mendatang adalah industri-industri dengan efisiensi tinggi dan berbasis pada bahan baku kayu kecil, limbah pembalakan, atau produk daur ulang. Oleh karena itu mulai dari sekarang sudah harus dipikirkan struktur industri dan strategi investasi yang tepat sesuai dengan prediksi keadaan masa depan.
  2. Pembebasan (kembali) ekspor kayu bulat dan kayu gergajian diperkirakan tidak akan mengubah alokasi pemasaran kayu bulat. Sebagian besar alokasi kayu bulat dan kayu gergajian tetap diserap untuk konsumsi industri pengolahan kayu domestik. Kayu bulat dan kayu gergajian tetap harus didukung pemasarannya dengan regulasi yang fair dalam rangka pemenuhan bahan baku industri pengolahan kayu dalam negeri yang bernilai tambah tinggi dan kompetitif. Dengan demikian selisih harga kayu bulat dan kayu gergajian domestik dan internasional harus diminimalkan.
  3. Perlu dikaji strategi pemenuhan bahan baku kayu bulat secara tepat untuk mengatasi ketimpangan penawaran-permintaan kayu bulat yang semakin membesar. Selain meningkatkan efisiensi pemanenan, peningkatan produktivitas sumberdaya hutan, dan penertiban kayu ilegal, kiranya perlu alternatif lain pasok kayu bulat untuk mendukung industri pengolahan kayu nasional. Impor kayu bulat barangkali adalah alternatif yang kelihatannya paling mudah. Alternatif kedua yang perlu dijajaki adalah relokasi HPH ke luar negeri, terutama ke negara-negara Indochina dan PNG. Penertiban kayu ilegal dan pengaturan instrumen tarif merupakan cara alami untuk memangkas industri-industri kayu yang tidak efisien.
  4. Mengingat sifat fleksibilitas searah di dalam ekonomi produksi kayu, dimana pasar sulit untuk mengarahkan jenis kayu yang harus dihasilkan sebaliknya jenis kayu yang dihasilkan dapat diupayakan meng-"create" pasar. Di dalam ekonomi produksi kayu, akan lebih efektif jika produksi (budidaya kayu) disesuaikan dengan kesesuaian tempat tumbuh dan perkembangan teknologi, sehingga strategi untuk masa mendatang kiranya tidak perlu terlalu berkonsentrasi pada produksi atau pemasaran jenis per jenis pohon.
  5. Perlu dipertimbangkan secara serius dibentuknya kembali sistem pemasaran global dengan negara-negara penghasil kayu tropis lainnya untuk mendukung strategi pemasaran internasional. Hal ini penting untuk efektifitas pelaksanaan strategi pemasaran. Indonesia sebagai market leader eksportir kayu lapis dunia juga harus merancang strategi yang tepat untuk mempertahankan pangsa pasar dan menciptakan segmen-segmen pasar yang spesifik dan produk yang berkarakter kuat (market nicher) khususnya untuk secondary processed plywood. Strategi market nicher ini sebaiknya diterapkan terutama oleh perusahaan yang tidak bergabung dalam sistem pemasaran bersama.


Berita Seputar Fakultas

Perkuliahan. Kuliah dan Praktikum Program S1 Fakultas Kehutanan IPB semester Ganjil TA 2000/2001 mulai dilaksanakan pada tanggal 4 September 2000 sampai 20 Desember 2000.

Pengangkatan Calon PNS. Telah diangkat sebagai calon PNS untuk staf pengajar dan administrasi di lingkungan Fakultas Kehutanan IPB :

  1. Ir. Siti Badriyah Rushayati, Msi TMT 1 Maret 2000
  2. Esti Prihatini, A.Ma TMT 1 Maret 2000

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk Staf Pengajar dan Staf Administrasi di Fakultas Kehutanan IPB :

  1. Tatang Tiryana, S.Hut TMT 1 Maret 2000
  2. Evi Yulianti Yovi, S.Hut TMT 1 Mei 2000
  3. Sulistyono, A.md TMT 1 Mei 2000
  4. Rony Wardani TMT 1 Mei 2000

Kenaikan Pangkat.

Kenaikan pangkat dari Pembina (IV/A) ke Pembina Tk.I (IV/B) :

  1. Ir. Sucahyo Sadiyo, MS TMT 1 April 2000
  2. Ir. I.G.K. Tapa Dharma, MSc TMT 1 April 2000

Kenaikan pangkat dari Pengatur (II/C) ke Pengatur Tk.I (II/D) :

  1. Etang Rokayah TMT 1 April 2000
  2. Wardana TMT 1 April 2000

Kenaikan Jabatan dari Lektor ke Lektor Kepala Madya :

  1. Drs. Simon Taka Nuhamara, MS TMT 1 Januari 2000

Kenaikan Jabatan dari Lektor Muda ke Lektor Madya :

  1. Dr.Ir. Muh. Yusram Massijaya, MS TMT 1 Mei 2000

Kenaikan Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Muda :

  1. Ir, Edhi Sandra TMT 1 Mei 2000
  2. Dra. Nining Puspaningsih, Msi TMT 1 Mei 2000
  3. Ir. Andi Suhendro TMT 1 Mei 2000
  4. Ir. Didik Suhardjito, MS TMT 1 April 2000

Innalillahi wainna ilaihi roji’un.

Telah meninggal dunia :

  1. Ny. Hj. Titin Gustinah, istri Bapak Ir. H. Mulyadi Bratamihardja, MSc (alumni Fahutan IPB) pada tanggal 17 Mei 2000.
  2. Faris Muhammad Wasis Putra, putra Ir. Basuki Wasis, Msi (staf pengajar jurusan Manajemen Hutan) pada tanggal 9 Juni 2000.
  3. Ny. Hj. Tumina Hartono, Ibunda Dra.E.K.S. Harini, MS (staf pengajar jurusan KSH) pada tanggal 12 Juni 2000.
  4. Ny. Tuti Fatimah, ibunda Drh.Erna Suzanna, MSc (staf pengajar jurusan KSH) pada tanggal 23 Juni 2000
  5. Prof. Dr. Ir. Raharjo S. Suparto pada tanggal 4 Agustus 2000.

Segenap Keluarga Besar Fakultas Kehutanan IPB menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dengan diiringi do’a semoga arwah almarhum/almarhumah diterima Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan iman. Amin.

 

INDONESIA DISAPPEARING FOREST

Helmayetti Hamid

International Forestry Student Association LC – IPB

Introduction

Indonesia’s tropical forests are of global importance, ranked second intern of size to those of Brazil and covering over 100 million hectares in 1995. Ten percent of the world’s remaining tropical forest cover is found in Indonesia. Yet these forests have been disappearing at a rate have more than two million hectares every year, and 72% of the country’s original frontier forest has already been lost.

Forest management system, which is not sustainable, has been done for many years. The government has taken over control of the forest from people and virtually gave the chance to the former President Soeharto family and business cronies to exhaust of forest resources. Companies and few corporations that got benefits from corruption, collusion and nepotism during the Soeharto regime has already damaged many of the Indonesian forests. These companies often through the authoritarian apparatus of police, army and forest department has oppressed the local people. Timber production from illegal logging now has outstripped legal timber production.

Disturbance Factors in Indonesian Forest

Indonesia’s Illegal Logging Epidemic

The forestry sector in Indonesia is fundamentally corrupted and riddled with illegalities. Analysis reveals that the amount or timber from illegal source outstripped that from the legal operations, while in the mid 1990s 84% of timber concession holder failed to obey the rules.

A recent report by The Indonesia UK Tropical forest management Program found that illegal logging accounted for 32 million cubic meters of timber every year, compared with an formal production of 29,5 million cubic meters. There is equivalent to 800.000 hectares of forest illegally logged every year. The report identified illegal logging of natural forests as the primary source of logs, accounting for 52% of total. Formal production from selective logging and conversion of natural forests amounts to 26 million cubic meters or 43% of the total supply. The World Bank in Jakarta estimated that between 1985 and 1997 Indonesia lost an average of 1,5 million hectares of forest cover every year. Much higher than they had previously thought, and there are now only around 20 million hectares of quality production forest left.

The consumption of round wood in Indonesia is now far in excess of the formal supplied. In 1997 the gap between consumption and supply stood at 41million cubic meters, but by 1998 it had grown to 56 million cubic meters. This deficit is accounted for by rampant illegal logging, which now provides around 70 per cent of timber supplied to the processing sector.

The scale of illegal logging is largely a legacy of the unrestrained expansion of the timber-processing sector in Indonesia. While the voracious processing industry can consume almost 80 million cubic meters of logs each year, formal supply can only provide 29,5 million cubic meters, creating a huge shortfall. Such a finding has dire implication, for the future welfare of the 60 million Indonesian people who are dependent on the forest.

Forest Fire

The terrible forest fires of 1997 and 1998 finally the world-focused attention on the rapacious deforestation-taking place in Indonesia. Timber and plantation companies clearing the land largely caused the fire that blazed through Sumatra and Borneo at the time. Satellite monitoring has made it possible to identify 176 firms accused of deliberately setting fire to make way for timber or palm oil plantation, although few have so far faced changes.

The damage cause to the remaining forest is much worse than feared at the time. Sophisticated satellite analysis has shown that four million hectares of land were damage in the province of East Kalimantan alone. Compare with the formal estimate of 500.000 hectares. In Indonesia, forest fire has resulted high detriment in many sectors. Human being and natural resources have suffered the detriment. In Kalimantan it caused extinction average 200 flora and fauna species every one-hectare. Most of the animals have burned down and the others have gone down a mountain and entered to villages like in Sumatra and Java.

Change Of Forest Function

Forest conversion activity has gotten a legitimization from government since 1981/1982. The first goal of this activity is to improve add value of forest by conversion. In the development this activity cause deforestation. There are two kinds of forest conversion, its legal and illegal conversion. Legal conversion is all of activities have gotten permission from government (based on government decreed), for example to open relocation area, plantation, industrial forest plantation and mining. Illegal conversions are illegal logging and shifting cultivation.

Table 1. Change Forest Function Activity

Activities

Area (ha)

Plantation

Relocation

Mining

Industrial Forest Plantation

Swamp Area Project

Shifting Cultivation

4.012.946

1.012.062

307.890

5.300.000

1.457.100

6.770.000

Source: INTAG, Forest Department (until March 1998)

Forest conversion activity has resulted a chance to do the conversion out of conversion forest. This activity has been doing until now, although it much broken land has reserved. This condition due to that the "actors" got extraordinary benefits, from timber product which was produced from forest through formal license (IPK).

Conclusion

This short-term pillaging of the forest is the legacy of a system that have seen the country’s forest resources carved-up between a few members of the power elite, a system the international community failed to condemn.

This rapid on slight is tearing the heart out of Indonesia is few remaining island of biodiversity as well as removing future potential for local communities. The environmental fall out is causing an in calculable loss in term of priceless biodiversity.

So we hope The Major International Donors, including the USA, The European Union, Japan, The IMF and World Bank, must be held responsible for upholding actions to stop illegal logging and reform forestry law.

Indonesia government should made an alternative forestry law taking into account local community rights, local participant in forestry and recognition of land claim.

****

Berita Seputar Jurusan MNH

Juli 2000 Dr. Ir. Iskandar Zulkarnaen Siregar, M.Sc. telah kembali bertugas di Fakultas Kehutanan IPB setelah menyelesaikan studi Program Doktor di Universitas Gottingen-Jerman. Hasil-hasil penelitiannya yang berkaitan dengan Genetika Pohon Pinus telah disosialisasikan pada acara Rabuan di Jurusan Manajemen Hutan tanggal 9 April 2000.

8 – 17 Juli 2000 Drs. Simon Taka Nuhamara, MS bekerja sama dengan SEAMEO-BIOTROP melakukan kegiatan Monitoring Kerusakan Hutan di areal PT. Asia Log, Propinsi Jambi.

19 – 24 Juli 2000 Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr mengikuti kegiatan Sosialisasi Less Smoke Burning Method dan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar di Pekanbaru, Riau yang diselenggarakan atas kerjasama PWI Cabang Riau, dan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

7 – 12 Agust 2000 Beberapa staf pengajar Jurusan Manajemen Hutan (Ir. Syafii Manan, M.Sc., Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Dr. Ir. Ulfah Juniarti Siregar, M.Agr) mengikuti kegiatan XXI IUFRO World Congress: ‘Forests and Society: The Role of Research’ di Kuala Lumpur, Malaysia.

15 – 21 Agust 2000 Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. bekerja sama dengan SEAMEO-BIOTROP melakukan kegiatan Riset Carbon di areal HPH PT. Putra Duta Indah Wood, Propinsi Jambi.

24 – 25 Agust 2000 Jurusan Manajemen Hutan mengadakan Seminar Nasional Pembenahan Hutan Alam Produksi dan Pemuliaan Fungsi Hutan Melalui Upaya Reboisasi dan Konservasi Hutan di Indonesia bertempat di Hotel Salak, Bogor. Tujuan dari seminar ini adalah untuk menggali berbagai masukan yang diperlukan dalam merumuskan konsep pembenahan hutan produksi alami di Indonesia dari berbagai pakar dan stakeholder dalam pengelolaan hutan produksi alami di Indonesia. Seminar ini ditujukan pula untuk menghantarkan masa pensiun Ir. Syafii Manan, M.Sc, seorang ahli silvikultur dan staf pengajar Fakultas Kehutanan yang kepakarannya telah dikenal dan diakui pada tingkat nasional dan internasional.

 

 

 

 

 

MINORITAS LINGKUNGAN HIDUP

DALAM SKENARIO MENGAYUH BIDUK RETAK

Hariadi Kartodihardjo

Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB

Ketakutan akan pertumpahan darah akibat perpecahan di Indonesia, memaksa orang untuk duduk di meja dialog. Hasilnya adalah otonomi daerah seluas-luasnya, dan penuntasan demokratisasi. Keserakahan dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang sering terjadi, dan banyak di antara pelakunya lolos dari jeratan hukum.

Demikian salah satu bunyi skenario Indonesia 2010 yang dinamai ‘Mengayuh Biduk Retak’, yang telah diterbitkan oleh Indonesia Masa Depan, Komnas HAM, beberapa waktu yang lalu. Skenario itu didasarkan pada paduan varian sistem pemerintahan yang demokratis dengan orientasi kebijakan ekonomi pro pertumbuhan sebagai kebalikan dari pro pemerataan. Ekonomi dipacu melalui pengurasan sumberdaya alam, kekayaan tetap menumpuk pada segelintir orang, fundamental ekonomi mengandung resiko terulangnya collapse. Ketika krisis dimaknai sebagai ‘kondisi darurat’, maka yang berharga adalah segala bentuk solusi yang sifatnya jangka pendek dan sangat segera. Salah satu kebutuhan darurat kita saat ini adalah mencari solusi untuk memecahkan masalah krisis ekonomi. Bagi daerah, kondisi darurat adalah secepatnya menggunakan kewenangan untuk memperoleh pendapatan dari eksploitasi sumberdaya alam yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat.

Karena struktur industri secara keseluruhan masih mengandalkan pemanfaatan sumberdaya alam dibawah kondisi tata pemerintahan yang masih sulit menjadi efisien, maka sumberdaya alam akan bertambah rusak. Akibat bagi lingkungan hidup yang sangat tergantung pelestarian sumberdaya alam, meskipun selalu menjadi perbincangan, namun tetap saja akan minoritas. Maka skenario ‘Mengayuh Biduk Retak’ nampaknya dapat menjadi gambaran nyata yang akan terjadi.

Fakta sebagai pelajaran ?

Krisis telah berperan mempercepat rusaknya sumberdaya alam yang diakibatkan oleh berbagai bentuk tindakan langsung, misal banyaknya illegal logging, over fishing, pencemaran oleh industri, pertambangan, dll. Pengelola sumberdaya alam yaitu pemerintah dalam masa krisis semakin lemah dalam menjalankan kebijakan publik. Pengelolaan sumberdaya alam tergantung pada kepedulian semua pihak, sebab tidak ada kebijakan yang mampu menaggulangi ancaman terhadap sumberdaya alam akibat ketidak pedulian masyarakat. Misalnya, secara finansial usaha kehutanan tidak pernah mampu "memagari" untuk mengamankan hutan.

Sumberdaya alam yang sifatnya terbuka (common pool resources) dengan teori pengelolaannya – yang dinyatakan dalam berbagai referensi kebijakan publik – selama ini tidak diyakini dan diabaikan. Secara ringkas konsep ini mengatakan bahwa kebijakan yang baik bukanlah memisahkan masyarakat terhadap sumberdaya alam, melainkan menumbuhkan usaha masyarakat agar menjadi pelindung sumberdaya alam. Birokrasipun, secara inherent, akan senantiasa gagal melakukan koordinasi pengamanan terhadap sumberdaya alam yang sifatnya terbuka. Kegagalan itu telah dibayar dengan rusaknya sumberdaya alam. Masa krisis telah secara nyata membuktikannya, dan hendaknya menjadi pelajaran pertama yang dapat diambil. Dengan pelajaran itu maka me-nasional-kan dan kini men-daerah-kan sumberdaya alam yang masih berorientasi seputar pengaturan kewenangan-kewenangan pemerintah, samasekali belum menjawab masalah penyelamatan sumberdaya alam. Kedua, kondisi krisis selama ini tidak cukup dapat menggoyahkan peran usaha-usaha yang berbasis sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan negara. Namun yang perlu dicermati adalah, dalam kondisi krisis telah terkuras stock sumberdaya alam dengan eskalasi yang sangat tinggi.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ketegaran usaha yang berbasis sumberdaya alam selama krisis adalah semu belaka. Ketegaran itu ditunjang oleh keberadaan stock sumberdaya alam sebagai "pabrik" yang tidak pernah didepresiasikan. Di samping itu stock sumberdaya alam sebagai pabrik tidak pernah dimasukkan dalam akuntansi siapapun. Keadaan tersebut telah mewujudkan rendahnya upaya melindungi sumberdaya alam dari pencurian, pencemaran, dll. karena memang baik-buruknya kondisi stock sumberdaya alam bukan bagian dari ukuran penilaian kinerja pembangunan. Oleh karena itu mengandalkan sistem ekonomi yang pro pertumbuhan, tanpa memperhatikan pemerataan, hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam, maupun kinerja lingkungan, berarti mendukung ekskalasi pemburuan sumberdaya alam yang sudah dalam kondisi sangat rusak. Ketiga, di banyak negara, kekayaan sumberdaya alam berguna sebagai sumber kesejahteraan dan perdamaian masyarakat. Sementara itu, pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan, kebun, bahan tambang, dll di Indonesia, selama krisis justru menjadi sumber konflik. Pada masa krisis, konflik yang berlatar belakang sumberdaya alam terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas dan latar belakang yang berbeda-beda. Sebaran konflik yang begitu merata menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada kebijakan publik tentang hak-hak dan pengelolaan sumberdaya alam yang kini praktis tidak menjadi agenda, bahkan perbincangan para elit politik. Keempat, perusak sebagai juru selamat. Sistem pengelolaan sumberdaya alam warisan Orde Baru telah memisahkan ekonomi masyarakat lokal dari pemanfaatan sumberdaya alam di sekitarnya, sehingga muncul kantong-kantong daerah miskin. Kebebasan dalam era reformasi telah dimanfaatkan oleh para pemodal untuk membiayai kelompok masyarakat ini melakukan eksploitasi sumberdaya alam. Di banyak tempat upaya ini disambut masyarakat lokal. Kasus Taman Nasional Tanjung Puting yang telah diteliti oleh Yayasan Telapak Indonesia menunjukkan fakta-fakta seperti ini.

"Sing kuoso ora ngerti"

Sulitnya keluar dari masalah lingkaran kekuasaan sering digambarkan oleh para sesepuh, dalam bahasa Jawa : "sing ngerti ora biso, sing biso ora kuoso, sing kuoso orang ngerti" (yang mengerti tidak bisa bertindak, yang mestinya bisa bertindak tidak mempunyai kekuasaan, sedangkan yang bisa bertindak dan mempunyai kekuasaan malah tidak mengerti/eling). Adalah sungguh suatu kezaliman, bagi masyarakat yang posisinya kini mempunyai kekuasaan dan punya atau bisa mendatangkan modal, dengan sengaja menggunakan apa yang dimiliki dan kekuasannya memanfaatkan ketidak berdayaan masyarakat miskin untuk merusak sumberdaya alam. Tentu saja masyarakat miskin mau melakukannya karena mereka hampir tidak punya pilihan. Sedangkan para pemilik modal dan kekuasaan pastilah punya pilihan strategi terbaik untuk memberdayakan masyarakat tanpa harus merusak sumberdaya alam. Ironinya, situasi seperti demikian kini masih didukung oleh berbagai bentuk kebijakan baru, baik di pusat maupun di daerah.

Rupanya kekuasaan yang ada benar-benar hanya untuk satu tujuan tunggal yaitu perolehan finansial jangka pendek. Fakta perahu retak sebagai jebakan telah menjerumuskan kita pada monoloyalitas baru, yaitu tujuan tunggal tersebut. "When the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail" adalah pilihan bahasa lain yang dapat sebagai cermin. Maka tugas masyarakat yang "mengerti" adalah menyuarakan pengertiannya itu kepada yang mampu bertindak dan punya kekuasaan untuk itu. Hasilnya ? Apabila apa yang disuarakan itu tidak segera sampai, maka perahu akan pecah sebelum tiba di tujuannya.

****

Berita Seputar Jurusan THH

Seminar Nasional III MAPEKI

Seminar Nasional III MAPEKI (Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia) telah dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Agustus 2000 di Universitas Winayamukti, Bandung. Sekitar 14 orang staf pengajar dari Jurusan THH IPB menyampaikan makalah hasil penelitiannya dalam seminar tersebut. Adapun judul-judul penelitian yang telah disampaikan dalam seminar tersebut adalah :

No

Nama Peneliti

Judul Penelitian

01

Deded S. Nawawi

Sifat keasaman beberapa jenis kayu cepat tumbuh.

02

Edi S. Bakar

Sifat pemesinan beberapa kayu lesser-used species Indonesia.

03

Fauzi Febrianto

Effect of MPLA compatibilizer and filler types on the properties of wood-polylactic acid composites.

04

Imam Wahyudi

  1. Growth stress and its relation to the wood quality.
  2. Microfibril-angle in Acacia mangium.

05

Ketut N.Pandit

Sifat anatomi kayu jati (Tectona grandis) pada berbagai kelas umur.

06

Naresworo Nugroho

  1. The effect of mat orientation on laminated bamboo lumber.
  2. Ultrasonic wave propagation in bamboo zephyr board.

07

Nyoman J. Wistara

Fraksinasi dan peningkatan sifat pulp dari OCC.

08

Sucahyo Sadiyo

Hubungan ketebalan atau kekuatan balok lentur dengan defleksi batas proporsi contoh kecil bebas cacat.

09

Surdiding Ruhendi

Likuifaksi serbuk tiga jenis kayu dan penggunaannya untuk perekat kayu lapis eksterior.

10

Togar L. Tobing

Pengaruh pemangkasan terhadap proporsi kayu teras pada pohon jati (Tectona grandis).

11

Wasrin Syafii

Antitermitic compounds from the heartwood of sonokeling wood (Dalbergia latifolia Roxb.)

12

Yusram Massijaya

  1. Pengembangan papan komposit dari limbah kayu dan plastik.
  2. Development of comply made of small diameter fast growing species and meranti veneer.

13

Yusuf Sudo Hadi

Ketahanan kayu asetilasi dan furfurilasi terhadap rayap tanah Coptotermes ferto.

14

Zahrial Coto

Pengaruh perendaman dalam larutan encer NaOH terhadap sifat fisis dan serangan jamur pewarna.

Seminar Nasional Mapeki IV akan diadakan pada bulan Agustus 2001 di Universitas Mulawarman, Samarinda.

Kunjungan tamu

Pada tanggal 5 – 13 Agustus 2000 Profesor Gyosuke Meshitsuka dan Dr. Yuji Matsumoto dari Laboratory of Wood Chemistry, University of Tokyo telah berkunjung ke Jurusan THH. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan cooperative research berjudul "Behaviours of extractives during pulping and bleaching of tropical plantation woods". Dari Jurusan THH yang akan terlibat dalam kerjasama penelitian tersebut adalah Dr. Wasrin Syafii dan Ir. Deded S. Nawawi, MSc.

Pada saat yang bersamaan Profesor Okuyama dan Dr. Yamamoto dari Nagoya University juga telah berkunjung ke Jurusan THH dalam rangka kerjasama penelitian melalui JSPS-LIPI Core University Program. Dari Jurusan THH dosen yang terlibat adalah Prof. Dr. Yusuf Sudo Hadi dan Dr. Imam Wahyudi.

Kunjungan Luar Negeri

Pelatihan

Sub-program pemanenan hasil hutan menyelenggarakan pendidikan dan latihan mengenai "Pengusahaan hutan alam produksi pada skala usaha kecil-menengah" pada tanggal 21 Agustus sampai tanggal 18 Desember 2000.

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA:

ANCAMAN TERHADAP HUTAN ALAM

E.G. Togu Manurung, Ph.D.

Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB

Perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Selama 14 tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 2,35 juta ha, yaitu dari 606.780 ha pada tahun 1986 menjadi hampir 3 juta ha pada tahun 1999. Gambar 1 memperlihatkan perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun 1985-1999. Areal perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta, mengalami pertumbuhan yang paling tinggi.

Gambar 1. Areal perkebunan kelapa sawit menurut kepemilikan, 1985-1999

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan dalam Casson (2000).

Berkembangnya sub-sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif, terutama kemudahan dalam hal perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIR-Bun dan dalam pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta.

Seiring dengan bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit, total produksi minyak sawit Indonesia meningkat tajam, yaitu dari 1.71 juta ton pada tahun 1988 menjadi 5,38 juta ton pada tahun 1997. Pada tahun 1998, sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, produksi minyak sawit turun menjadi 5 juta ton, namun demikian, pada tahun 1999 produksinya kembali meningkat menjadi 5,66 juta ton. Nilai ekspor minyak sawit tertinggi dicapai pada tahun 1997, yaitu US$ 1,4 milyar, kemudian turun menjadi US$ 745 juta pada tahun 1998. Penurunan nilai ekspor ini terutama disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor CPO dan pengenaan pajak ekspor CPO yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan permintaan minyak sawit di dalam negeri (lihat Gambar 2).

Gambar 2: Produksi minyak sawit (CPO), jumlah ekspor dan nilai ekspor, 1990-1998.

Sumber: BPS dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam Casson (2000).

Pada tahun 1996, pemerintahan Soeharto merencanakan untuk mengalahkan Malaysia sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan cara menambah luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dua kali lipat, yaitu menjadi 5,5 juta hektar pada tahun 2000. Separuh dari luasan perkebunan kelapa sawit ini dialokasikan untuk perusahaan perkebunan swasta asing. Pengembangan perkebunan kelapa sawit kebanyakan akan dibangun di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya. Dengan pertambahan luas areal perkebunan kelapa sawit ini, pada awalnya (sebelum krisis ekonomi) diharapkan produksi minyak sawit Indonesia meningkat menjadi 7.2 juta ton pada tahun 2000 dan 10.6 juta ton pada tahun 2005 (Casson, 2000).

Areal Perkebunan Kelapa Sawit Berasal Dari Hutan Alam

Sementara pertumbuhan sub-sektor industri perkebunan kelapa sawit telah menghasilkan manfaat ekonomi yang penting, pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan alam tropis Indonesia. Hal ini terjadi karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi. Konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit terus berlangsung sampai saat ini walaupun di Indonesia sesungguhnya sudah tersedia lahan kritis dan lahan terlantar dalam skala yang sangat luas, sekitar 30 juta hektar, sebagai akibat aktifitas pembukaan dan/atau eksploitasi hutan untuk berbagai keperluan (Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, 2000).

Para investor lebih suka untuk membangun perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan konversi karena mereka mendapatkan keuntungan besar berupa kayu IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dari areal hutan alam yang dikonversi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Kayu IPK sangat dibutuhkan oleh industri perkayuan di Indonesia, terutama industri pulp dan kertas, khususnya setelah produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam produksi, yaitu produksi kayu bulat berdasarkan Rencana Karya Tahunan (RKT) HPH, semakin berkurang dari tahun ke tahun (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Produksi Kayu Bulat dari Rencana Karya Tahunan (RKT) dan

Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), 1994/95-1998/99.

Sumber: Dephutbun, Dirjen PHP. Statistik Tahunan Pengusahaan Hutan.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tataguna Hutan (s/d Maret 1998), luas kawasan hutan yang dikonversi untuk tujuan pembangunan perkebunan tahap persetujuan pelepasan seluas 8.204.524 ha, dan yang sudah mendapat SK Pelepasan seluas 4.012.946 ha meliputi kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 166.532 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 455.009 ha, Hutan Produksi Konversi seluas 3.262.715 ha dan Areal Penggunaan Lain seluas 129.449 ha. Kawasan hutan yang telah mendapat SK pelepasan, status kawasannya berubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Namun demikian, menurut mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution (2000), realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit sejauh ini hanya 16.1% dari total areal hutan konversi yang sudah mendapatkan SK pelepasannya. Praktek yang sering terjadi di lapangan, karena motivasi pengusaha utamanya untuk mendapatkan keuntungan besar dan cepat dari kayu IPK, setelah kayu IPK didapat areal perkebunan ditelantarkan, sehingga berubah menjadi semak belukar dan/atau lahan kritis baru (Kompas, 19 Mei 2000; Media Indonesia 11 Agustus 2000).

Dengan demikian, kegiatan konversi hutan untuk pembangunan areal perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber pengrusakan (deforestasi) hutan alam Indonesia, dan sekaligus menjadi ancaman terhadap hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem hutan hujan tropis Indonesia, serta menyebabkan berkurang/hilangnya habitat satwa liar. Laju deforestasi hutan Indonesia pada periode tahun 1985-1998 tidak kurang dari 1,6 juta hektar per tahun (Dephutbun, 2000).

Dampak Negatif Terhadap Lingkungan

Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998). Suara Pembaruan (8 Juni, 1998) melaporkan bahwa di areal Taman Nasional Bukit Tigapuluh telah dibangun dua perkebunan kelapa sawit dengan luas masing-masing 8.000 ha dan 4.000 ha. Baru-baru ini juga diberitakan bahwa di kawasan hutan lindung Register 40 yang terletak di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, telah dikonversi, paling sedikit 6000 ha, menjadi perkebunan kelapa sawit (Kompas, 31 Juli 2000).

Selanjutnya, praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit ternyata seringkali menjadi penyebab utama bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Hal ini terjadi karena dalam kegiatan pembukaan lahan (land clearing) untuk membangun perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara membakar agar cepat dan biayanya murah. Berbagai pemberitaan media masa dan hasil penelitian lapangan menyebutkan bahwa sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan berada di (berasal dari) lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Penyebab utama kebakaran hutan tersebut diidentifikasi sebagai faktor kesengajaan oleh manusia (yang diperburuk oleh faktor alami, yaitu terjadinya musim kering yang panjang akibat El-Nino), yaitu perusahaan secara sengaja melakukan pembakaran, atau perusahaan perkebunan "membayar" penduduk lokal untuk melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Disamping itu, kebakaran hutan juga dipicu oleh adanya konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat yang diantaranya menimbulkan ‘perang api’ antara pihak masyarakat dan perusahaan yang terlibat dalam konflik lahan (Manurung dan Mirwan, 1999; Potter dan Lee, 1998).

Pada saat terjadi bencana nasional kebakaran hutan tahun 1997 media masa nasional melaporkan bahwa dari 176 perusahaan yang dituduh melakukan pembakaran hutan dalam pembukaan lahan, terdapat 133 perusahaan perkebunan (Down to Earth, 1997). Oleh karena itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit turut bertanggung jawab sebagai salah satu penyebab utama bencana kebakaran hutan dan lahan seluas 10 juta hektar pada tahun 1998/97. Total kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997/98 diperkirakan mencapai US$ 9,3 milyar (Bappenas, 2000).

Biaya Lingkungan dan Biaya Sosial yang harus dibayar?

Berbagai permasalahan lingkungan yang disebutkan di atas dan berbagai dampak negatif lainnya terhadap lingkungan akibat konversi hutan alam menjadi areal perkebunan kelapa sawit -- misalnya, sebagai akibat ekosistem hutan hujan tropis diubah menjadi areal tanaman monokultur, muncul serangan hama dan penyakit, perubahan aliran air permukaan tanah, meningkatnya erosi tanah, dan pencemaran lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida dalam jumlah yang banyak, serta berbagai dampak negatif lainnya terhadap eco-function yang dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan alam tropis -- selayaknyalah diperhitungkan sebagai biaya lingkungan.

Permasalahan lainnya, pembangunan areal perkebunan kelapa sawit skala besar juga telah menyebabkan dipindahkannya masyarakat lokal yang tinggal dan/atau berada di dalam wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit tersebut. Ganti rugi tanah pada areal pengembangan kelapa sawit tersebut seringkali menimbulkan permasalahan karena tidak dibayar dengan harga yang ‘adil’ dan ‘pantas’. Disamping itu, sering terjadi penyerobotan (pencaplokan) lahan masyarakat adat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, padahal di atas tanah tersebut masih terdapat tanaman pertanian dan tanaman perkebunan masyarakat. Tindakan penyerobotan tanah masyarakat adat ini dilakukan baik secara halus maupun dengan cara paksaan, misalnya dengan cara pembakaran lahan yang telah diorganisir dengan baik oleh pihak perusahaan (Potter dan Lee, 1998b). Sebagai akibatnya, seringkali timbul permasalahan klaim lahan oleh masyarakat setempat terhadap areal perkebunan kelapa sawit yang sedang/telah dibangun. Berbagai permasalahan ini telah menyulut permasalahan konflik sosial yang berkepanjangan dan sangat merugikan semua pihak -- terutama bagi masyarakat yang mengalami dampak negatif akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit -- sehingga biaya sosial yang harus dibayar menjadi sangat tinggi. Konflik sosial yang terjadi akhirnya menjadi sumber resiko dan ketidakpastian bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan bisnis usahanya secara berkelanjutan.

Biaya-biaya lingkungan dan sosial yang terjadi seharusnya turut diperhitungkan dalam analisis investasi perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, perusahaan perkebunan swasta tidak pernah memasukan biaya lingkungan dan biaya sosial ini dalam Analisis finansial proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini terjadi karena biaya-biaya lingkungan dan sosial yang timbul tidak ditanggung (dibayar) oleh perusahaan perkebunan. Biaya yang terjadi sebagai akibat munculnya konflik sosial berkepanjangan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat baru kemudian harus dibayar dengan mahal oleh perusahaan setelah kegiatan bisnis perkebunan kelapa sawit berjalan. Sementara itu, masyarakat (khususnya masyarakat setempat) yang mengalami dampak negatif dari keberadaan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit, merupakan pihak yang menanggung biaya sosial dan biaya lingkungan yang terjadi sejak awal dimulainya proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Semua biaya lingkungan dan biaya sosial yang terjadi sesungguhnya menjadi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat/negara Indonesia, bahkan turut ditanggung oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dan khususnya para pengambil keputusan di pemerintahan dalam mengevaluasi (menilai) analisis biaya dan manfaat proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit harus turut memperhitungkan berbagai biaya lingkungan dan biaya sosial yang terjadi.

Jalan Keluar?

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran industri perkebunan kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia sangat strategis, dan para pengusahanya mendapatkan keuntungan besar. Disamping itu, industri perkebunan kelapa sawit mampu menciptakan lapangan kerja baru, sementara permintaan dunia terhadap minyak nabati dan berbagai produk turunan yang berasal dari minyak kelapa sawit semakin meningkat. Namun demikian, apakah arti semuanya itu bila kehidupan kita terancam akibat semakin rusaknya hutan alam Indonesia? Apakah berbagai kerugian yang terjadi (biaya lingkungan dan biaya sosial yang timbul) dapat dibayar dengan keuntungan yang diperoleh?

Penulis merekomendasikan kepada pemerintah agar konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit distop karena merupakan salah satu sumber utama deforestasi hutan Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, lahan kritis dan/atau lahan terlantar yang sudah tersedia dalam skala yang sangat luas, sekitar 30 juta ha, perlu segera dimanfaatkan secara optimal dan harus diprioritaskan untuk "dikonversi", termasuk diprioritaskan untuk areal pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, lahan kritis dan/atau lahan terlantar tersebut dapat direhabilitasi menjadi lahan yang produktif, dan dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya, pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pihak pelaku kegiatan konversi hutan yang tidak bertanggung jawab, termasuk yang hanya ingin mendapatkan keuntungan besar berupa kayu IPK, namun kemudian menelantarkan lahan menjadi semak belukar dan/atau lahan kritis baru. Sanksi yang tegas juga harus diberikan kepada perusahaan pembuka lahan hutan dengan cara membakar. Disamping itu, pemerintah juga harus proaktif dalam menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan pemilik konsesi lahan. Mekanisme konsultasi publik, termasuk dengan melibatkan masyarakat adat, perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan. [TM. Agustus 2000]

Daftar Pustaka

Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan. 2000. Bahan ceramah dan diskusi. Komitmen Indonesia dan isu-isu internasional tentang kehutanan dan perkebunan. D-5. Rakernas 2000. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 26-29 Juni 2000.

Bappenas. 2000. Kerugian ekonomi kebakaran hutan tahun 1997-1998. Jakarta.

Casson, A. 2000. The Hesistant Boom: Indonesia’s Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political change. CIFOR Occasional Paper No. 29. CIFOR, Bogor, Indonesia,

Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1994-1999. Statistik Tahunan Pengusahaan Hutan. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. Jakarta. Indonesia.

Down to Earth. 1997. The 1997 Fires: Responsibility rests with Suharto. Down to Earth No. 35, November. London.

Manurung, E.G.T. Mengapa Konversi Hutan Alam Harus Dihentikan? Makalah disampaikan pada acara Seri Lokakarya Kebijakan Kehutanan, Topik 1: "Moratorium Konversi Hutan Alam dan Penutupan Industri Pengolahan Kayu Sarat Hutang." Diselenggarakan oleh Dephutbun bekerja sama dengan NRMP.Jakarta, 8-9 Agustus 2000.

Manurung, E.G.T. dan Mirwan. 1999. Potret Pembangunan Industri Perkebunan Kelapa

Sawit di Indonesia. Yayasan WWF Indonesia, Nopember 1999. Jakarta.

Nasution, M. 2000. Paparan lisan pada acara Diskusi Nasional Kehutanan, "Menjawab

Quo Vadis Masa Depan Kehutanan Indonesia". Jakarta, 1-2 Agustus 2000.

Potter, L and Lee, J. 1998a. Tree Planting in Indonesia: trends, impacts and directions.

CIFOR Occasional Paper No. 18. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Potter, L and Lee, J. 1998b. Oil Palm in Indonesia: its role in forest conversion and the

fires of 1997/98. A report for WWF Indonesia Programme, Jakarta, Indonesia.

****

Berita Seputar Jurusan KSH

Training bagi staf pengajar yang dilaksanakan pada 14 – 15 Agustus 2000 di Fakultas Peternakan diikuti oleh beberapa staf pengajar KSH yaitu: Ir. Endes N. Dahlan, MS; Ir. Mirza D. Kusrini, Msi; Ir. Siti Badriyah R. MSi.

Dr. Ani Mardiastuti mengikuti Program LEAD di Vancouver, Kanada yang dilaksanakan antara 11 – 28 Agustus 2000.