ANALISIS SKENARIO LUARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN INDONESIA

Muhamad Buce Saleh, Hariadi Kartodihardjo, Haryanto R.Putro, Dones Rinaldi
Fakultas Kehutanan IPB

Keadaan pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia saat ini sedang banyak mengalami keadaan yang kontradiktif. Di satu sisi sumberdaya hutan diharapkan tetap terjamin keberadaannya, namun di sisi lain sumberdaya hutan Indonesia diharapkan masih dapat berperan dalam menghasilkan sumberdaya ekonomi bagi bangsa. Hal tersebut dipacu oleh kekhawatiran akan makin besarnya laju kerusakan hutan dan sekaligus oleh anggapan adanya peluang untuk mendapatkan sumber finansial yang cepat dalam jangka pendek ini.

Persoalan ini sebenarnya klasik yang sering terjadi di dalam pengelolaan sumberdaya hutan dimanapun, namun untuk kondisi Indonesia hal ini sangat menarik perhatian karena apapun keputusan yang diambil akan sangat berpengaruh pada kredibilitas kehutanan Indonesia bahkan bangsa dan negara ini.

Persoalan kelestarian dan manfaat sumberdaya hutan, khususnya hutan tropis seperti di Indonesia, melibatkan lingkup yang berlainan seperti global, nasional dan lokal concern. Oleh karena itu dua harapan masyarakat ini dapat dicirikan oleh sistem pricing yang terjadi pada sumberdaya hutan dan laju kerusakan sumberdaya hutan itu sendiri.

Apabila dua macam kemanfaatan itu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat (global, nasional, dan lokal) maka akan ada beberapa skenario yang mungkin terjadi dari hasil pengelolaan dan pengambilan keputusan terhadap sumberdaya hutan Indonesia, yang merupakan kombinasi dari kedua keinginan atau harapan terhadap sumberdaya hutan tersebut yaitu:

Dengan demikian skenario luaran pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia ini merupakan pandangan atau perkiraan atas kinerja yang akan terjadi apabila suatu keputusan terhadap sumberdaya hutan diambil. Model pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang akan memberikan bentuk-bentuk skenario yang mungkin terjadi didasarkan atas proses keterkaitan antara tiga unsur yaitu sumberdaya hutan, masyarakat, dan regulator seperti yang digambarkan berikut ini:

Dari gambar tersebut, regulasi yang akan terjadi berupa pengaturan yang terdiri dari unsur-unsur yang manageable yang dapat dilakukan oleh regulator untuk suatu proses pengambilan keputusan, yaitu unsur birokrasi, substansi regulasi, serta proses regulasinya. Setiap unsur diatas terdiri dari faktor-faktor yang lebih detil yang harus dipertimbangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap bentuk skenario yang mungkin terjadi, harus disadari bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai peran dan dapat bersifat trade off maupun sinergis.

Faktor-faktor dari unsur birokrasi dapat berupa bentuk-bentuk kewenangan yaitu kapasitas dan kapabilitas sumberdaya daya pelakunya, serta kinerja koordinasi dan kontrol pelaksanaannya. Substansi regulasi dalam pengelolaan kehutanan terdiri dari persoalan tenurial system dan kepastian atas hak-hak, penetapan atas alokasi fungsi kawasan, penetapan standar batas-batas pemanfaatan hasil hutan, penetapan atas bentuk dan kapasitas industri hasil hutan, penetapan keadaan dan pengaturan rehabilitasi, kebijaksanaan atas perdagangan dan sertifikasi hasil hutan. Sedangan unsur proses regulasi pada dasarnya harus mempunyai semangat untuk memberdayakan semua pelaku/stakeholder/shareholder yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa pendekatan sentralisasi (top-down approach), desentralisasi (bottom-up approach), atau kombinasi keduanya.

Keadaan birokrasi di Indonesia sampai saat ini mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang masih relatif kurang, terutama di daerah dan di lapangan dalam menjalankan fungsi publiknya. Demikian pula ketersebarannya relatif tidak merata, baik menurut antar sektor maupun wilayah. Namun demikian di pusat pemerintahan dianggap telah cukup kuat, bahkan menimbulkan gap yang cukup besar antara birokrasi di pusat dengan di daerah.

Substansi regulasi di bidang kehutanan sampai saat ini dirasakan kurang bagi pengaturan kebijaksanaan, namun sangat berlebihan dalam hal pengaturan teknis yang dapat mematikan inisiatif pelaku di lapangan. Adapun keadaannya dapat dikatakan tidak favourable dengan tingginya konflik horizontal maupun vertikal di wilayah pengelolaan sumberdaya hutan. Beberapa pengaturan kebijaksanaan nasional berupa desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dituangkan, belum ditanggapi dengan baik oleh Dephutbun. Disisi lain kenyataan tingginya illegal logging dan peredaran kayu yang melebihi kapasitas produksi sumberdaya hutan sudah dilihat dan dibenarkan tanpa dibarengi oleh suatu tindakan pemerintah yang cukup berarti dilakukan. Sebaliknya industri kehutanan mengatakan mengalami kesulitan bahan baku. Segi positif yang perlu ditanggapi antara lain adanya dorongan pasar berupa sertifikasi produk yang berjanji akan memberikan harga premium bagi produk tersebut, serta penjualan intangible product hutan antara lain berupa carbon trading.

Kecenderungan small and clean government pada saat ini mendorong masyarakat Indonesia untuk dapat mewujudkan masyarakat madani yang mampu mengatur kehidupan secara lebih adil dan transparan. Disisi lain perkembangan globalisasi informasi dan issue lingkungan menyebabkan hampir setiap orang mempunyai potensi peran setara dan mengharuskan setiap orang berperan aktif di lokasinya masing-masing. Perwujudan kebijaksanaan otonomi daerah, atau bahkan sistem federasi yang memerlukan penangan intensif di lokal-lokal adalah kecenderungan dan realita yang ingin segera diwujudkan.

Selanjutnya adalah bagaimana menjembatani antara harapan dan kenyataan pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia di atas. Persoalan antara harapan dan kenyataan sebenarnya merupakan persoalan pengukuran, yang dapat distrukturkan dan dianalisis dengan bantuan berbagai alat, antara lain: Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan output atau harapan masyarakat terhadap sumberdaya hutan, faktor dan pelaku yang mempengaruhinya serta skenario yang mungkin terjadi dapat dibuat model analisis skenario luaran pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Gambar berikut.

Dari pengukuran yang dilakukan melalui alat AHP, diperoleh urutan tingkat kepentingan setiap faktor dalam penentuan keluaran skenario yang terjadi adalah sebagai berikut:

Apabila hanya memperhatikan faktor sumberdaya manusia birokrasi maka urutan skenario yang keluar adalah semi pesimis, optimis, pesimis dan semi optimis. Faktor koordinasi dan kontrol menentukan urutan sebagai berikut: semi optimis, optimis, pesimis, dan semi pesimis.

Tenure menentukan urutan keluaran skenario dari semi pesimis, optimis, pesimis, dan semi optimis. Industri hasil hutan menghasilkan urutan skenario: semi pesimis, semi optimis, optimis, dan pesimis. Perdagangan dan sertifikasi memberikan urutan skenario: semi optimis, optimis, pesimis, dan semi pesimis. Sedangkan faktor alokasi fungsi, penetapan standar pemanfaatan dan rehabilitasi memberikan urutan skenario yang sama, yaitu: semi pesimis, optimis, semi optimis, dan pesimis.

Sedangkan faktor desentralisasi dan sentralisasi menghasilkan kecenderungan urutan keluaran skenario yang saling berlawanan, yaitu: optimis, semi optimis, semi pesimis, dan pesimis. Dan pendekatan kombinasi menghasilkan urutan: semi pesimis, optimis, semi optimis, dan pesimis.

Tabel 1. Hasil Pengukuran AHP Terhadap Luaran Pengelolaan Sumberdaya Hutan Indonesia

Unsur Kebijaksanaan dan bobotnya	Faktor Penentu dan bobotnya	Skenario Luaran dan bobotnya
Birokrasi = 0.333	SDM = 0.222	Semi pesimis = 0.084 Optimis = 0.071 Pesimis = 0.042 Semi optimis = 0.025
Birokrasi = 0.333	Koordinasi dan kontrol = 0.111	Semi pesimis = 0.037 Semi optimis = 0.028 Optimis = 0.027 Pesimis = 0.019
Substansi regulasi dan kebijaksanaan = 0.333	Tenure dan pemenuhan hak-hak = 0.126	Semi pesimis = 0.060 Optimis = 0.032 Pesimis = 0.019 Semi optimis = 0.015
	Alokasi fungsi kawasan = 0.074	Semi pesimis = 0.036 Optimis = 0.020 Semi optimis = 0.012 Pesimis = 0.006
	Industri = 0.043	Semi pesimis = 0.021 Semi optimis = 0.010 Optimis = 0.008 Pesimis = 0.004
	Standar pemanfaatan = 0.043	Semi pesimis = 0.019 Optimis = 0.011 Semi optimis = 0.007 Pesimis = 0.005
	Perdagangan dan Sertifikasi = 0.029	Semi optimis = 0.017 Optimis = 0.006 Pesimis = 0.004 Semi pesimis = 0.002
	Rehabilitasi = 0.020	Semi pesimis = 0.011 Optimis = 0.004 Semi optimis = 0.003 Pesimis = 0.002
Proses dan implementasi kebijaksanaan = 0.333	Desentralisasi dan bottom-up = 0.212	Optimis = 0.094 Semi optimis = 0.073 Semi pesimis = 0.030 Pesimis = 0.015
	Kombinasinya = 0.086	Semi pesimis = 0.051 Optimis = 0.017 Semi optimis = 0.011 Pesimis = 0.007
	Sentralisasi dan topdown = 0.035	Pesimis = 0.020 Semi optimis = 0.007 Semi pesimis = 0.005 Optimis = 0.003

Melalui pendekatan tersebut juga dapat disimulasikan peranan setiap unsur, yaitu: birokrasi, substansi regulasi, dan proses regulasi terhadap kenyataan-kenyataan berupa peranan setiap faktor atas kondisi pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia saat ini. Terdapat empat hal yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mensimulasikan unsur-unsur kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan untuk suatu proses pengambilan keputusan, yaitu:

Simulasi pertama menghasilkan luaran pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia yang berupa skenario semi-pesimis, yaitu SDH mengalami underpricing namun keberadaannya terjamin. Secara keseluruhan unsur dan faktor yang dipertimbangkan terjadi saat ini menghasilkan sintesis seperti tercantum dalam Tabel 2. Demikian pula simulasi kedua dan ketiga tetap menghasilkan skenario semi-pesimis. Namun simulasi keempat menghasilkan skenario optimis, yaitu SDH mengalami pricing yang sesuai dan keberadaannya terjamin.

Dengan demikian, berdasarkan kondisi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi luaran dari suatu proses pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia saat ini, skenario optimis hanya dapat dihasilkan apabila pemerintah lebih memperhatikan proses implementasi semua regulasi dan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan. Salah satu implikasi dari kebijaksanaan tersebut adalah lebih mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada level yang langsung berdekatan dengan lapangan dan melibatkan seluruh stakeholder. Sehingga dapat dikatakan bahwa gap antara harapan dengan kenyataan pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia ini ternyata bukan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan dan bukan pula merupakan dua hal yang kontradiktif serta tidak bisa dikelola.